REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader partainya untuk turun ke bawah. Tujuannya untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau akar rumput untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Megawati bahkan mengingatkan kembali pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia soal ‘Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin’. "Karena apa kata Bung Karno, di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartaian berasal dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat-rakyat miskin," ujar Megawati dalam pidatonya di puncak peringatan Bung Karno, Sabtu (24/6/2023).
Presiden kelima RI itu menegaskan watak politik yang berpihak pada akar rumput atau rakyat seperti itulah yang dipahami PDIP. Hal tersebut juga tercermin lewat rapat kerja nasional (Rakernas) III yang digelar awal Juni lalu.
Rakernas tersebut mengingatkan agar negara terhadap salah satu poin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni, fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara. "Itu nanti yang akan menjadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali," ujar Megawati.
Megawati juga menyinggung kembali soal pengentasan stunting yang dialami sejumlah anak di Indonesia. Stunting adalah kondisi kurangnya tinggi badan anak yang disebabkan kekurangan gizi. Dia pun meminta seluruh elemen partai untuk turun membantu masyarakat mengentaskan stunting.
Menghapus kemiskinan ekstrem bukan semata-mata diukur oleh pendapatan masyarakat melainkan, kata Megawati, juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat di segala aspek kehidupan. "Menghapuskan kemiskinan ekstrem, itu bukan sekadar ukuran pendapatan dalam sehari, namun rasa bahagia terlindungi menyangkut keadilan pekerjaan yang layak akses terhadap pendidikan sarana kesehatan, kebijakan sosial negara," ujar Megawati.
"Semua itu kalau bisa terjadi, pasti, apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno di gubuk-gubuk orang miskin itu lah ada Allah SWT, itu pasti kelihatan terus rasa bahagia," sambungnya.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla bersilaturahmi dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (10/8). Dia berjanji jika terpilih nanti tidak akan mengulangi kesalahan dalam mengelola negara.
Menurut Kalla, bangsa Indonesia telah mengalami dua kali kesalahan dalam proses politik ekonomi sejak merdeka. Kesalahan pertama terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Saat itu, pemerintah yang berkuasa terlalu menguatkan posisi konglomerat, sedangkan sebagian besar rakyat terbelenggu dalam kesulitan hidup.
Lebih lanjut Kalla mengatakan, kesalahan kedua terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Kesalahan itu yakni pelepasan aset-aset negara kepada investor. Di antaranya divestasi saham PT Indosat
. Hal itu dikhawatirkan semakin membuat bangsa Indonesia terpuruk.
Karena itu, Kalla mengatakan kesalahan politik ekonomi itu tidak selayaknya terulang kembali di masa mendatang. Menurut Kalla, untuk mengurangi kesalahan tersebut seluruh komponen bangsa, termasuk umat Islam harus dilibatkan dalam sistem pembangunan bangsa.(OZI/Ajmal Rokian)
Jakarta (ANTARA) - PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pemilu Presiden 2024 pada Rabu (18/10) pagi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dikabarkan menyambangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang berada di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat di lokasi depan rumah Mega dijaga ketat Paspampres dan petugas kepolisian yang berjaga.
Adapun rumah dengan cat berwarna putih itu terpantau dipenuhi mobil-mobil yang terparkir di depannya. Terlihat beberapa motor provos yang biasa mengawal perjalanan pejabat negara dan petugas yang sedang berjaga.
Pada pukul 16.54 WIB terlihat mobil dengan nomor polisi B 1121 BH memasuki rumah Mega. Lalu, mobil dengan pelat B 1030 ZZH tampak ke luar dari rumah Mega sekitar pukul 18.35 WIB.
Tak lama setelah itu, pada pukul 18.37 WIB mobil dengan pelat B 1266 ZZH turut keluar dari rumah Mega. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terlihat keluar dari rumah bernomor 27A itu.
Kemudian, tampak mobil Jeep keluar dari pintu sisi kiri rumah Mega dan diikuti mobil Alphard hitam dengan nomor polisi B 23 NNP pada pukul 19.59 WIB.
Berdasarkan foto yang beredar, tampak Mahfud MD tengah bersama Megawati. Awak ANTARA mencoba melakukan konfirmasi ke elite PDIP, akan tetapi tak ada satu pun yang merespons.
Kendati demikian, Tim Media Ganjar Pranowo Anton Sudibyo membenarkan bahwa ada pertemuan antara Mahfud MD dan Megawati di kediamannya pada hari ini.
Baca juga: Hasto: Bakal cawapres Ganjar diumumkan Rabu pagiBaca juga: Besok, PDIP panggil Gibran usai putusan MK
"Iya, betul," kata Anton kepada ANTARA saat ditanya terkait pertemuan Mega dan Mahfud hari ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan diumumkan pada Rabu (18/10) pagi.
"Ibu Megawati Soekarnoputri menugaskan DPP PDIP berkoordinasi dengan TPN GP sehingga Rabu besok pukul 10.00 WIB akan diumumkan cawapres yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pimpinan PDIP melaporkan kepada Megawati soal dinamika politik terkini, khususnya setelah Putusan MK terkait batas usia capres-cawapres menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Hasto mengatakan Megawati setelah melihat dinamika politik nasional maka diputuskan pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar akan diumumkan Rabu besok.
"Tadi saya melaporkan kepada Ibu Megawati dengan didampingi Bapak Olly Dondokambey dan Mas Prananda Prabowo karena Mbak Puan (Maharani) baru pulang dari tugas luar negeri," ujarnya.
Terkait inisial "M" yang diisukan akan menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar, Hasto mengatakan bahwa calon yang diputuskan merupakan sosok untuk rakyat Indonesia dan kemajuan bersama.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Pewarta: Narda Margaretha SinambelaEditor: Herry Soebanto Copyright © ANTARA 2023
- Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri belum bisa bernafas lega melihat berbagai hasil survei yang menempatkan partainya di posisi teratas. Pasalnya, kekurangan Megawati mulai diungkap jelang Pemilu, salah satunya adalah Mega yang pernah menjual aset negara.
"Megawati tidak bisa lepas tangan dari apa yang pernah dia lakukan. Semasa jadi presiden, dia pernah menjual beberapa aset negara seperti hak ekplorasi ladang gas dan Indosat," ujar Pakar Komunikasi Politik UPH, Emrus Sihombing, dalam diskusi Polemik yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4/2014).
Salah satu akibat penjualan hak eksplorasi ladang gas itu dirasakan saat ini. Mega, saat itu menjual hak eksplorasi dengan harga yang murah.
"Pemimpin yang baik harus visioner, beliau harus memperhitungkan 5-10 tahun ke depan, toh saat itu juga banyak ahlinya," jelas Emrus.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Emrus, Ketua DPP PPP Arwani Thomafi meminta agar Mega tidak lepas tangan. Jangan sampai kesalahan lama itu ditutup-tutupi dan tanggung jawabnya dilemparkan ke pemerintahan yang sekarang.
"Putusan yang benar ada putusan masa sekarang tak membebani masa mendatang," tuturnya.
Sementara itu, menurut ekonom Megawati Institute Imam Sugema yang dilakukan Megawati saat menjabat menjadi Presiden sudah tepat. Jika ada hal yang tidak sesuai, seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang sekarang menjabat.
"Menjadi tugas kepala negara berikutnya untuk merevisi, itu tugas pemerintahan SBY bukan tugas bu Mega," kata Sugema.
"Kalau ada komplain harga gas sekarang terlalu rendah, itu tugas pemerintah sekarang untuk melakukan renegosiasi," imbuhnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri berbicara terkait angka kemiskinan di Indonesia. Megawati mengatakan seharusnya fakir miskin dapat dipelihara oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lemhannas RI Tahun 2023 di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Megawati meminta Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR terkait fakir miskin.
"Tuh Pak Bambang kalau supaya sebagai MPR tahu dong, jangan manggut-manggut aja, dikerjain karena itu (amanat) Undang-Undang Dasar loh, fakir miskin dipelihara oleh negara, banyak yang lupa," ujar Megawati dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Megawati meminta MPR untuk membantunya dalam memelihara fakir miskin di Indonesia. Dia menilai saat ini posisi MPR sudah tidak seperti dulu lagi.
"MPR bantuin saya, MPR mustinya (jadi lembaga) tertinggi, nggak kaya sekarang ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo yang hadir dan mendengar arahan Megawati, langsung memberikan sikap hormat. Megawati pun membalas sikap hormat itu, dengan menekankan agar arahannya dapat dilakukan.
"Nggak usah siap-siap. Kerjain. Loh betul loh, pusing loh, mana bisa mengeluarkan TAP, nggak bisa kaya diborgol gini sampai pusing," ucap Megawati
Megawati mengaku sempat tidak terima saat MPR disamakan kedudukannya dengan DPR dan DPD. Menurutnya, seharusnya MPR bisa setingkat lebih tinggi kedudukannya.
"Kan MPR reformasi yang aku ngamuk diturunin kan sama kaya DPR, MPR, DPD. Nih orang-orang politik waktu itu maunya opo to yo," ujarnya.
Lebih lanjut, Megawati mengatakan seharusnya Indonesia dapat belajar dari China. Dia menyebut jika China saat ini telah memiliki program atasi kemiskinan hingga 100 tahun ke depan.
"Jadi Xi Jinping kirim surat sama saya apa? Dia sudah disuruh sama bangsa Tiongkok untuk membuat 100 tahun ke depan Tiongkok dan udah kemarin. Kemarin lagi tanggal bulan opo yo disuruh lagi untuk jadi 100 tahun belum selesai bikin 100 tahun lagi. Terus dia udah bisa declare wah gila, mestinya Indonesia nih, apa bahwa kemiskinan itu nol persen," tuturnya.
DEMOCRAZY.ID - Setelah Presiden ke 4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri pun dilantik untuk menggantikannya.
Salah satu kebijakan ekonomi Megawati Soekarnoputri yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003.
"Lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan investasi bank guna menutup defisit anggaran negara," bunyi narator video di kanal Youtube Pojok History, dikutip pada Selasa 9 Januari 2024.
Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerbitkan instruksi presiden nomor 5 tahun 2003, tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya progrm IMF dan menjaga stabilitas ekonomi makro.
Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.
"Di sektor keuangan dilakukan perancangan jaring pengamanan sektor keuangan. Investasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun. Lalu di sektor investasi dilakukan peninjauan daftar negatif investasi. Menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi," ujarnya.
Dampaknya dinilai cukup baik, kurs rupiah yang semula Rp9.800 pada tahun 2001, menjadi Rp9.100 di tahun 2004. Tingkat inflasi juga menurun dari 13,1 persen menjadi 6,5 persen.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2 persen, begitupun poin IHSG dari 459 di tahun 2001, menjadi 852 pada tahun 2004.
Meskipun begitu, era kepemimpinan sejak tahun 2001 menuai banyak polemik. Salah satunya terkait daftar aset negara yang dijual saat era kepemimpinan perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia tersebut.
"Kontroversi Megawati ternyata sudah dimulai sejak dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ada dua dosa masa lalu yang melemahkan posisi Megawati sebagai presiden maupun kader politik," ujarnya.
Adapun 2 dosa tersebut adalah daftar aset negara yang dijual saat era Megawati, yakni Indosat dan hak eksplorasi ladang gas.
Di masa kepimpinannya, Megawati memperoleh kritik karena telah melakukan penjualan terhadap Indosat yang saat itu berstatus sebagai BUMN.
"Diisventasi saham dimenangkan oleh perusahaan asal Singapura, Singapura teknologi telemedia PT LTD, yang sahamnya dikuasai oleh pemerintah Singapura lewat Temasek," bunyi narator video tersebut.
Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan. Saat dijual pada tahun 2002, ST Telemedia merogoh kocek Rp5,6 triliun untuk membeli 41,94 persen saham.
5 tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telecom QSC.
Sontak, kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu, Qatar Telecom QSC, merogoh kocek sebesar Rp16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari ST Telemedia.
"Setelah akuisisi saham ini, Indosat berubah nama menjadi PT Indosat Ooredo," ujarnya.
Megawati juga pernah tercatat pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah.
Para ekonom menilai, bahwa keputusan Megawati itu membuat negara merugi. Meski dikecam banyak pihak, kubu Megawati menyebut jika keputusan itu sudah benar.
Pasalnya, dulu harga gas belum setinggi hari ini. Kondisinya justru berkebalikan dengan mengingat saat itu harga gas dan minyak mobil di dunia sedang turun. Salah satu gas yang dijual murah Megawati adalah gas dari lapangan tangguh Papua ke China.
Beberapa waktu lalu Megawati mengklarifikasi bahwa saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis.
Sementara pasokan minyak internasional masih melimpah, sehingga tidak ada satupun negara yang berniat membeli gas dari Indonesia.
"Itulan alasan Megawati menjual ladang gas itu ke China," pungkasnya.
